Bagaimana sebetulnya tanggapan bankir terhadap kejadian Bank Century November 2008?

Sigit Pramono (SP): Pertama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas). Anggota kami ada 80 bank dari 120 bank di Indonesia tapi kami sudah mewakili lebih dari 80 persen aset perbankan karena yang belum menjadi anggota kami adalah bank-bank pembangunan daerah (BPD), yaitu bank daerah yang sekarang berhimpun di Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), padahal di kami ada juga kompartemennya. Jadi sebetulnya kami adalah organisasi perbankan yang cukup mewakili industri perbankan. Ketua Umum Perbanas dipilih langsung oleh anggotanya. Sejak 50 tahun yang lalu kita sudah menerapkan demokrasi, artinya satu bank memiliki satu suara. Bank sebesar Mandiri atau bank sekecil Jasa Jakarta memiliki suara sama. Saya tidak diangkat oleh presiden, saya tidak diangkat oleh menteri keuangan, dan saya tidak diangkat oleh Gubernur Bank Indonesia. Yang mengangkat adalah anggota saya sendiri.


Apakah ada keterlibatan DPR?

SP: Tidak sama sekali. Ini sesuai dengan azas Perbanas yaitu organisasi non partisan dan kami tidak punya kepentingan apapun kecuali kepentingan dari industri kami sendiri. Saya perlu sampaikan, kami berharap diundang Pansus karena jika kita bicara mengenai kasus bank maka seharusnya kami didengarkan. Meskipun setelah didengar kemudian tidak diikuti bagi kami tidak masalah, paling tidak kami didengarkan. Beberapa kali kami coba berkomunikasi dalam seminar dengan anggota Pansus. Kalau kita seminar dengan anggota Pansus, ketika saya berbicara, mereka belum datang, jadi tidak mendengarkan saya. Ketika saya harus bicara, mereka sudah meninggalkan tempat karena ada janji dengan yang lain. Jadi tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dari industri perbankan terutama mengenai kasus Bank Century. Kasus Bank Century sebenarnya adalah kasus yang bisa kita anggap normal dan biasa, tapi kalau kita anggap luar biasa maka bisa juga, yaitu ketika suatu bangsa menghadapi potensi krisis ekonomi seperti yang terjadi pada November 2008. Saat itu pemicunya adalah satu bank yang kalau ditutup atau jatuh akan menimbulkan efek domino atau menular. Artinya, suatu bank ditutup akan menimbulkan rush di bank lain kemudian menular ke bank lainnya lagi sehingga bank-bank bertumbangan. Ini bukan teori karena pada 1997-1998 kita pernah mengalaminya. Hanya barangkali sebagian dari kita memorinya terlalu pendek atau ketika 1997-1998 masih sekolah jadi tidak memahami betul apa yang kami rasakan, yaitu banyak bank yang ditutup sehingga situasinya luar biasa berat pada waktu itu.

Kita tahu kasus sebenarnya Bank Century adalah ketika terjadi krisis supreme mortgage (red: krisis kredit kepemilikan rumah di Amerika Serikat) yang kemudian menjalar ke mana-mana sehingga menimbulkan dampak likuiditas rupiah dan dollar di negeri kita tercinta, yaitu keringnya likuiditas rupiah dan dollar. Bagi bankir, kekeringan likuiditas merupakan indikasi yang sangat menakutkan karena kalau dana atau likuiditas tidak ada maka sudah seperti ancaman penyakit jantung yang bisa seketika membuat bank kolaps. Sedangkan kalau kredit macet, ibaratnya seperti kanker yang dampaknya bertahap. Likuiditas bank bisa saja terjadi, yaitu pada pagi hari memiliki likuiditas bagus lalu siang hari kering sama sekali sehingga bisa tutup. Bank yang satu jam lalu likuiditasnya bagus, sejam berikutnya bisa juga bermasalah. Bagi rekan-rekan yang tidak langsung menjalankan operasi perbankan, jika kita sampaikan angka-angka mengenai likuiditas yang sudah sering kita dan beberapa ahli termasuk saksi yang diundang di Pansus sampaikan barangkali tidak terasa apa-apa.


Sebetulnya kalau tidak ada usaha-usaha di Pansus DPR dan publikasinya, dan kita hanya berurusan dengan sistem perbankan maka sekarang kita berada dalam kondisi yang baik dibandingkan November 2008?

SP: Sekarang kondisinya sangat baik, apalagi jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain. Negara-negara lain posisinya lebih buruk dari angka-angka rasio yang saya sampaikan. Bahkan di Amerika Serikat (AS) dan Inggris lebih banyak bank yang ditutup atau diselamatkan. Bandingkan dengan prestasi kita yang telah saya disebutkan tadi, yaitu ada satu bank ditutup dan satu bank diselamatkan. Persoalannya adalah satu bank yang diselamatkan itulah menjadi ekor persoalan yang sampai sekarang belum kita selesaikan sehingga sampai memakan energi, waktu, pikiran dan emosi bangsa ini.


Kita sudah jelas mendapatkan poin bahwa kondisi perbankan sekarang bagus dan solid dan itu pasti tidak lepas dampak tindakan pada 2008. Sekarang untuk Faisal Basri, Anda juga mempunyai background yang luas di segala bidang termasuk politik. Saat melihat bahwa keadaan perbankan bagus tapi ada kegundahan diantara anggota Pansus DPR, kemudian berapa hari lalu kita melihat kesimpulan dari Pansus. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kesimpulan itu apakah bisa dibenarkan sebagian atau bagaimana tanggapan Anda terhadap sikap Pansus?


Faisal Basri (FB): Kalau kita lihat ini sudah masuk ke ranah politik. Logika, akal sehat dan bukti-bukti sedemikian banyak sudah sangat tidak penting lagi bagi anggota Pansus. Di salah satu acara tentang Bank Century juga, Firdaus Djaelani mengatakan data informasi dokumen-dokumen tentang Bank Century sudah berjumlah metric ton, tapi tidak ada yang mau membacanya. Anggota DPR lebih senang bicara daripada membaca. Nah pertanyaannya, apa relevansi bukti-bukti yang telah mereka peroleh dengan kegiatan di Pansus DPR, bahkan mereka tidak mau memperdengarkan rekaman rapat KSSK selama 4,5 jam, seperti di Mahkamah Konstitusi. Saya yakin kalau rekaman itu diperdengarkan kepada publik maka pandangan publik akan sangat berbeda.

Kalau dikatakan menguntungkan, apa yang menguntungkan dan siapa yang diuntungkan? Apakah mereka menghadapi satu sistem keuangan yang lebih baik?

FB: Tesis mereka sejak awal adalah Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus keluar dari kabinet karena mereka belum apa-apa sudah meminta non aktif kedua orang tersebut.

Bukankah yang minta non aktif adalah Aburizal Bakrie?

FB: Dan anggota partainya yang ada di Pansus, lalu merembet kemana-mana. Kemudian yang kedua, sampai menjelang akhir pengambilan keputusan Sidang Paripurna DPR yang membedakan hanya dua yaitu yang menyebut nama dua orang tadi (Boediono dan Sri Mulyani - Red) dan tidak menyebut nama. Seolah-olah yang membela rakyat adalah kalau menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani bersalah. Jadi bukan mencari kebenaran lagi. n