Perusahaan daerah air minum (PDAM) diusulkan untuk menjadi badan layanan umum (BLU). Hal tersebut langsung direalisasikan apabila masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak mampu menjangkau tarif air minum yang ditawarkan PDAM. “Kalau tarif berat, ubah saja (PDAM) jadi BLU. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu beli lalu tidak boleh minum air? Makanya jadi BLU saja. Pemda akan bantu pendanaan. Sumber dana dari APBD,” ungkap Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Rachmat Karnadi di Jakarta, kemarin.

Apabila transformasi PDAM itu dilakukan, nantinya lembaga baru itu akan mendapat bantuan dana operasional dari pemerintah daerah. Kucuran dana itu digunakan untuk menutupi ketidakmampuan masyarakat setempat dalam membeli air minum.

Menurut Rachmat, peralihan status PDAM menjadi BLU itu merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tarif. Dari sisi konsumen, masyarakat merasa harga yang terlalu tinggi akan memberatkan mereka. Namun, di sisi lain, tarif air minum yang terlalu rendah akan menimbulkan kerugian bagi PDAM karena harga jual yang tidak menutupi biaya produksi. Apalagi, PDAM membutuhkan penyesuaian tarif secara berkala agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.

Saat ini, PDAM memberlakukan tarif air minum sebesar Rp1.500 per meter kubik. Padahal, berdasarkan perhitungan kebutuhan air bersih setiap hari sebesar 60 liter per orang, idealnya tarif air minum ditawarkan dengan harga Rp4.000 per meter kubik. “Tarif itu masih jauh di bawah ongkos produksi yang mesti dikeluarkan PDAM,” ucap dia.

Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Utama PDAM Jambi Agus Sunara. Dia mengutarakan, ketentuan tarif yang jauh di bawah biaya produksi merupakan salah satu penyebab tidak sehatnya PDAM. Tidak mengherankan apabila Jambi masuk daftar daerah yang memiliki PDAM tidak sehat.

Berdasarkan data Perpamsi, dari keseluruhan 372 PDAM di Indonesia, hanya 104 PDAM yang berkondisi sehat. n