KONFLIK antara keluarga para purnawirawan yang menempati rumah dinas dengan TNI kembali terjadi. Kali ini ratusan keluarga veteran menggelar aksi demo di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Jl. Otista III, Jakarta Timur, saat anggota TNI hendak melakukan pengosongan rumah mereka, Senin (8/2) kemarin.

Mereka menolak pengosongan dengan alasan selama menempati rumah dinas itu telah membayar PBB dan biaya pemeliharaan lainnya. “Kami punya hak atas rumah kami ini. Kami menolak digusur,” kata seorang purnawirawan TNI kepada para anggota TNI yang hendak melakukan pengosongan.

Selain dari rumah dinas Jl. Otista, ratusan pendemo itu juga penghuni berbagai rumah dinas TNI lain. Mereka mendirikan panggung untuk tempat berorasi dan menyanyikan lagu perjuangan. Bahkan sebagian dari mereka mengusung foto orang tuanya. “Supaya mereka (pemerintah) tergugah” ujar seorang panitia acara sekaligus penghuni komplek TNI Otista III, Ernest.

Mereka berasal dari rumah dinas Yon Angkub, Cililitan, Kompleks TNI Bulak Rantai, Kramat Jati, Kompleks AURI 3 Mei Cibinong, kompleks TNI Mampang, kompleks TNI Tanah Kusir, kompleks TNI Berlan dan kompleks TNI Geger Kalong, Bandung.

“Ini bertujuan untuk menggalang persaudaraan sesama penghuni kompleks. Supaya sepakat kami bersama memperjuangkan hak kami,” ujar Ernest.

Karena itu, jika ada tindakan eksekusi di salah satu kompleks, maka warga kompleks lain akan turut membantu untuk melakukan perlawanan. Ernest menuturkan, di kompleks III Otista ini dari 200 rumah sekitar 42 penghuni rumah dinas telah mendapat surat edaran yang berisi perintah pengosongan dengan batas waktu awal Februari 2010.

“Tiga rumah telah dikosongkan paksa, padahal proses hukum masih berjalan,” ujarnya.

Dia mengaku kecewa dengan anggapan dari sejumlah masyarakat yang menyangka para anak tentara tidak tahu diri dengan memaksa memiliki rumah dinas orangtuanya.

“Kami hanya mau meluruskan masalah ini, bahwa tanah ini bukan milik TNI tapi warisan dari orang tua kami,” ujarnya. Hal itu dibuktikan dengan 24 rumah telah memiliki sertifikat kepemilikan tanah.

Ernest mulai menempati lahan itu pada tahun 1950 di mana orang tua mereka membangun rumah secara swadaya di lahan yang masih kosong. “Tidak ada sistem penempatan rumah layaknya kompleks rumah dinas. Di sini pun tidak ada plang nama layaknya kompleks TNI. Para orang tua kami pun berasal dari berbagai kesatuan” ujarnya.

Acara seperti ini, menurut Ernest akan terus dilaksanakan secara bergiliran di sejumlah kompleks dinas TNI. “Tanggal 13 kami akan menggelar kegiatan yang sama di kompleks Berlan,” ujar Ernest. Tampak seorang anggota DPRD, Berlin Hutajulu, turut hadir untuk memberikan dukungan terhadap aksi yang dilakukan para penghuni kompleks.

“Semoga masalah ini dapat diselesaikan secara damai tanpa ada kekerasan,” ujar Berlin singkat.

Menanggapi hal itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro meminta agar anak-anak purnawirawan yang masih tinggal di rumah dinas orangtuanya agar mau dipindahkan. Untuk itu Darpito mengaku pernah mengalami hal serupa.

“Saya juga dulu anak kolong, Darpito ini anak tentara juga,” kata Mayjen Darpito di sela-sela peresmian rumah susun Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin kemarin.

Darpito menjelaskan dulu keluarganya juga “diusir” dari rumah dinas ayahnya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Saat itu ayah Darpito bertugas di Itjenad. Nah, lokasi perumahan itulah yang kini menjadi Hotel Borobudur.

“Padahal dulu ayah saya masih aktif. Tapi yang namanya perintah harus ditaati,” tegasnya.

Darpito menerangkan penertiban rumah dinas di daerah Kodam Jaya tidak dilakukan sembarangan. Ada prosedur, mulai dari surat, pemanggilan hingga musyawarah. Bahkan pihaknya sudah memberi keleluasaan bagi purnawirawan untuk tinggal hingga tutup usia.

“Kalau sekarang kan sudah dipakai anak-anaknya. Fungsinya pun berubah, ada yang jadi rumah kos dan sebagainya,” ujarnya.

• amh/vvn