Guncangan yang mahadahsyat terhadap perjalanan karier pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY)-Boediono seakan tidak ada habisnya. Berbagai tekanan dan problem datang bertubi-tubi setiap saat siap meluluhlantakkan dan memorakmorandakan bangunan kekuasaan yang dibidani oleh penguasa yang mendapat mandat langsung dari rakyat ini. Tentu hal ini patut menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Ternyata dukungan mayoritas publik pada saat pilpres tahun lalu tidak selamanya berkorelasi dengan perjalanan waktu.

Namun demikian, SBY sendiri sebenarnya sudah mengantisipasi fenomena ini. Setidaknya hal ini tercermin dari kewaspadaannya dalam membangun suatu pemerintahan yang tidak hanya kokoh di sektor publik yang kental dengan politik pencitraan, melainkan juga sampai merambah ke parlemen. Walau mayoritas rakyat telah memberi mandat kepada SBY untuk me-manage bangsa ini selama lima tahun ke depan, ternyata SBY tidak berpuas diri sampai di situ.

Kesadarannya untuk membangun pemerintahan yang solid menjadi dasar pertimbangannya merangkul parlemen. Partai Demokrat yang dikomandani SBY sendiri telah mampu menyedot simpati publik dan berhasil menobatkannya sebagai pemenang pada pemilihan anggota legislatif tahun lalu. Kekuatan parpol penguasa ini semakin tak tertandingi ketika SBY berhasil membangun komposisi koalisi yang telah menyedot lebih dari 70 persen suara di parlemen.

Tidak setara
Dengan kekuatan yang demikian, pemerintahan SBY hampir saja mampu mematenkan diri menjadi penguasa tanpa kontrol. Namun sayangnya, besarnya gaung koalisi yang dibangun tidak setara dengan amunisi yang dimiliki parpol koalisi. Pengguliran angket Century menjadi fakta otentik betapa lemahnya semangat juang lingkaran koalisi.

Postur tubuh koalisi yang gemuk dan sehat karena didukung mayoritas suara di parlemen tidak dimbangi dengan kekuatan yang benar-benar memadai. Maka koalisi pun tidak mampu menyokong dan memagari SBY dari serangan kaum oposan. Impiannya untuk duduk dalam kursi kekuasaan dengan pondasi permanen menjadi kabur. Justru koalisi hanya mampu mendudukkannya dalam kursi reot yang rapuh dan rentan dengan guncangan.

Demikian juga dengan KIB II —yang cukup banyak mengadopsi suara parpol— juga tak kuasa menahan guncangan yang ada. Sebagai konsekuensinya, walau tataran konseptualnya mampu mengelabui publik, implementasinya justru nihil. Akhirnya, publik pun hanya bersedia memberikan nilai merah terhadap program 100 hari yang digulirkan SBY.

Carut-marut
Kini timbul pertanyaan, adakah yang salah dengan sistem pengelolaan pemerintahan saat ini? Mengapa penguasa yang mendapat legitimasi cukup solid dari rakyat, namun tidak mampu memberikan ketenteraman bagi publik, setidaknya untuk menghantarkan SBY dalam pusaran kekuasaan yang kokoh?

Harus diakui bahwa saat ini kita hidup dalam sistem politik yang carut-marut. Sistem presidensial yang selalu diklaim sebagai landasan bernegara dan perpolitikan di Indonesia ternyata tak luput dari warna sari sistem lainnya. Di satu sisi kita mengklaim bahwa sistem negara kita adalah presidensial, namun di sisi lain kita juga mengadopsi sistem parlementer.

Sebagai konsekuensinya, ketika tiba pada tatanan implementasi, segala aturan dan sistem yang ada pun diadopsi. Tergantung dari hasrat penguasa untuk menganut alternatif sesuai dengan selera politiknya. Teorinya boleh saja mujarab, namun ketika tidak dibarengi dengan praktik yang tepat, hasilnya tidak jarang malah melahirkan kiamat dan memunculkan musibah.

Istilah koalisi dan oposisi sebenarnya tidak dikenal dalam sistem pemerintahan yang menganut presidensial. Kalaupun kini muncul istilah itu, semata-mata hanya karena permintaan undang-undang yang mengisyaratkan pencalonan presiden dan wakil presiden yang mematok suara hingga 25 persen. Tentu dalam sistem multipartai, angka 25 persen suara parpol menjadi batu sandungan yang cukup tajam, sehingga koalisi menjadi solusi.

Lalu digagaslah koalisi untuk menggenapi utang kepada undang-undang. Sampai di sini, sebenarnya sudah terjadi pembohongan publik karena parpol telah melakukan pembelokan suara rakyat. Platform koalisi yang dibangun parpol bukan lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan semata-mata untuk mengejar kekuasaan.

Sejak tahap inilah, esensi dari perpolitikan menjadi kehilangan arah dan makna. Fox populi fox dei hanya menjadi alat untuk meraih legitimasi kekuasaan, sementara sasaran tembak yang diamanatkan publik telah dihapus dari agenda para elite parpol.

Akhirnya, koalisi yang lahir pun menjadi sangat rapuh karena sekadar untuk menuju pusaran kekuasaan. Hal ini juga yang saat ini sedang menimpa KIB II. Walau penguasa telah mengadopsi permintaan para parpol koalisi di kabinet, kebijakan politik demikian tidak bisa menjamin bahwa parpol koalisi akan berada dalam genggaman pemerintah.

Kini, baik parpol koalisi maupun oposisi sama-sama menggonggongi pemerintah dalam kasus penalangan (bailout) Bank Century. Bahkan isu pemakzulan sudah mulai digulirkan walaupun sebenarnya opsi ini masih sebatas wacana. Tentu semua ini di luar perkiraan banyak pihak. Pasalnya lingkaran kekuasaan istana sudah dibangun kokoh sebelumnya, mulai mandat mayoritas rakyat sampai pada koalisi yang cukup gemuk di parlemen.

Namun, faktanya, koalisi hanya tinggal koalisi. Tidak ada amunisi yang ampuh bagi pemerintahan SBY-Boediono dari koalisi dalam rangka membendung serangan oposisi. Bahkan koalisi yang dibangun SBY seolah kehilangan induk, tidak terorganisasi dan kehilangan nota kesepahaman. Demokrat yang diharapkan menjadi induk bagi anggota koalisi ternyata gagal membangun kordinasi yang cukup valid. Hal ini bisa jadi ditengarai lantaran ketidakmahiran Demokrat menyusun peta perpolitikan yang solid.

Di sinilah istilah koalisi menjadi tidak mengandung makna. Seyogianya, SBY menyadari masalah ini, bahwa koalisi yang dikelolanya sesungguhnya hanyalah koalisi error (yang salah) dan rapuh, karena motivasinya hanyalah kekuasaan. Potret politik kali ini semakin mengokohkan bahwa kesalahan membangun sistem akan berimplikasi fatal pada output yang sama.