Duta Masyarakat
Jumat, 03 September 2010 | 18:47:47 WIB

 INDEKS ARTIKEL 

TANGGAL: / /

 TOP 10 

  • Hipmi dukung Sandiaga-Lutfi masuk kabinet   (300)
    Hipmi dukung Sandiaga-Lutfi masuk kabinet
    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung anggotanya yang diminta membantu Presiden dalam lima tahun ke depan. Kader Hipmi yang mendapat dukungan luas adalah dua mantan Ketua Umum Hipmi ...

  • Galakkan pemeriksaan lewat papsmear   (299)
    Galakkan pemeriksaan lewat papsmear
    UNTUK menjaga kesehatan reproduksi wanita, sebanyak 100 anggota PC Fatayat Sidoarjo melakukan papsmear di RSI Siti Hajar, Sabtu (13/3). Selain itu, mereka diberi penerangan terkait bahaya penyakit ...

  • Saat mengoreksi diri   (298)
    Saat mengoreksi diri
    Setiap kita tentu pernah berbuat salah, melakukan dosa. Tapi, tak banyak di antara kita yang mau sibuk mengkalkulasi kesalahan-kesalahannya itu. Padahal, introspeksi diri, yakni mencoba menghitung ...

  • Berkendara tak konsentrasi didenda Rp 750 ribu   (291)
    Berkendara tak konsentrasi didenda Rp 750 ribu
    UNDANG-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjadi polemik di masyarakat. Kabarnya pengendara mobil yang menggunakan telepon sambil menyetir akan ditilang dan terancam ...

  • Usia internet sudah 40 tahun   (282)
    Usia internet sudah 40 tahun
    Kemarin 40 tahun lalu, dunia virtual menemukan arti baru, karena saat itulah internet hadir. Memang, tanggal pasti kelahiran internet tidak diketahui. Namun, pesan pertama yang dikirim dan diterima ...

  • Kenapa pemerintah mudah dikadali bank bermasalah?   (278)
    Kenapa pemerintah mudah dikadali bank bermasalah?
    Kasus BLBI Jilid I bertahun-tahun tidak jelas penyelesaiannya, bahkan terkesan dilupakan begitu saja. Begitu mudah pemerintah dikadalin bankir-bankir bermasalah. Begitu mudah mereka kabur ke luar ...

  • Dua santri juara II KEM tingkat nasional   (276)
    Dua santri juara II KEM tingkat nasional
    DUA siswa MTs Pamekasan berhasil menjadi juara II dalam Kompetisi dan Expo Madrasah (KEM) tingkat nasional 2009 di kota Malang baru-baru ini. Mereka adalah Rahmat Miskaya, siswa MTs Mambaul Ulum ...

  • Petani Mulai Gandrungi NPK   (275)
    Petani Mulai Gandrungi NPK
    SURABAYA – Problem pupuk segera terselesaikan. Ke depan petani sudah tidak lagi (harus) rebutan urea. Diversifikasi produk yang diluncurkan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) — berupa NPK Pelangi — ...

  • Masyarakat bicara soal pengangkatan wakil   (269)
    Masyarakat bicara soal pengangkatan wakil
    Masyarakat bicara soal pengangkatan wakil menteri di beberapa departemen. Apa sesuai dengan kebutuhan atau untuk memenuhi keinginan parpol.

    +628563493xxx
    sungguh tragis nasib ...

  • Pengawas UN tegang   (269)
    Pengawas UN tegang



    Pengawas ujian nasional (UN) tampaknya harus bekerja ekstra keras dan tegang. Karena, jumlah peserta UN di Jatim sangat melimpah. Apalagi, mereka tersebar di seluruh wilayah ...

  • Bagikan di Facebook
    Opini
    Mengelola koalisi ‘error’
     Baca Juga 
    Susno Duadji cokot Makbul
    Susno Duadji cokot Makbul
    MANTAN Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji blak-blakan di persidangan kasus mafia hukum dengan terdakwa Sjahril Djohan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya, Kamis (2/9) ...

    Pidato Presiden RI mengenai Dinamika RI-Malaysia (2-habis)
    Pidato Presiden RI mengenai Dinamika RI-Malaysia (2-habis)
    Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

    Belajar dari pengalaman ini, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden ...

    SBY dinilai seperti jubir Malaysia
    SBY dinilai seperti jubir Malaysia
    PIDATO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mabes TNI soal ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia terus menuai cibiran. SBY dinilai seperti juru bicara negeri jiran saja. “Pidato SBY selayaknya ...

    Giliran Menhub diisukan selingkuh
    Giliran Menhub diisukan selingkuh
    GOSIP perselingkuhan menteri terus bermunculan. Kali ini Menteri Perhubungan Freddy Numberi dikabarkan berselingkuh dengan seorang presenter sebuah stasiun televisi dengan inisial RR. Inisial ini ...

    Tanpa TKI Malaysia kelimpungan
    Tanpa TKI Malaysia kelimpungan
    GELOMBANG tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terusir dari Malaysia terus berdatangan di tanah air. Ratusan TKI yang baru dideportasi dari negeri jiran itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ...

    Panda bisa seret Miranda - Nunun
    Panda bisa seret Miranda - Nunun
    SEHARI setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan statusnya sebagai tersangka, politisi PDIP Panda Nababan—satu-satunya tersangka yang masih aktif sebagai anggota DPR— tidak terlihat ...



    DUTA MASYARAKAT, 03 Februari 2010

    JANPATAR SIMAMORA, SH
    Guncangan yang mahadahsyat terhadap perjalanan karier pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY)-Boediono seakan tidak ada habisnya. Berbagai tekanan dan problem datang bertubi-tubi setiap saat siap meluluhlantakkan dan memorakmorandakan bangunan kekuasaan yang dibidani oleh penguasa yang mendapat mandat langsung dari rakyat ini. Tentu hal ini patut menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Ternyata dukungan mayoritas publik pada saat pilpres tahun lalu tidak selamanya berkorelasi dengan perjalanan waktu.

    Namun demikian, SBY sendiri sebenarnya sudah mengantisipasi fenomena ini. Setidaknya hal ini tercermin dari kewaspadaannya dalam membangun suatu pemerintahan yang tidak hanya kokoh di sektor publik yang kental dengan politik pencitraan, melainkan juga sampai merambah ke parlemen. Walau mayoritas rakyat telah memberi mandat kepada SBY untuk me-manage bangsa ini selama lima tahun ke depan, ternyata SBY tidak berpuas diri sampai di situ.

    Kesadarannya untuk membangun pemerintahan yang solid menjadi dasar pertimbangannya merangkul parlemen. Partai Demokrat yang dikomandani SBY sendiri telah mampu menyedot simpati publik dan berhasil menobatkannya sebagai pemenang pada pemilihan anggota legislatif tahun lalu. Kekuatan parpol penguasa ini semakin tak tertandingi ketika SBY berhasil membangun komposisi koalisi yang telah menyedot lebih dari 70 persen suara di parlemen.

    Tidak setara
    Dengan kekuatan yang demikian, pemerintahan SBY hampir saja mampu mematenkan diri menjadi penguasa tanpa kontrol. Namun sayangnya, besarnya gaung koalisi yang dibangun tidak setara dengan amunisi yang dimiliki parpol koalisi. Pengguliran angket Century menjadi fakta otentik betapa lemahnya semangat juang lingkaran koalisi.

    Postur tubuh koalisi yang gemuk dan sehat karena didukung mayoritas suara di parlemen tidak dimbangi dengan kekuatan yang benar-benar memadai. Maka koalisi pun tidak mampu menyokong dan memagari SBY dari serangan kaum oposan. Impiannya untuk duduk dalam kursi kekuasaan dengan pondasi permanen menjadi kabur. Justru koalisi hanya mampu mendudukkannya dalam kursi reot yang rapuh dan rentan dengan guncangan.

    Demikian juga dengan KIB II —yang cukup banyak mengadopsi suara parpol— juga tak kuasa menahan guncangan yang ada. Sebagai konsekuensinya, walau tataran konseptualnya mampu mengelabui publik, implementasinya justru nihil. Akhirnya, publik pun hanya bersedia memberikan nilai merah terhadap program 100 hari yang digulirkan SBY.

    Carut-marut
    Kini timbul pertanyaan, adakah yang salah dengan sistem pengelolaan pemerintahan saat ini? Mengapa penguasa yang mendapat legitimasi cukup solid dari rakyat, namun tidak mampu memberikan ketenteraman bagi publik, setidaknya untuk menghantarkan SBY dalam pusaran kekuasaan yang kokoh?

    Harus diakui bahwa saat ini kita hidup dalam sistem politik yang carut-marut. Sistem presidensial yang selalu diklaim sebagai landasan bernegara dan perpolitikan di Indonesia ternyata tak luput dari warna sari sistem lainnya. Di satu sisi kita mengklaim bahwa sistem negara kita adalah presidensial, namun di sisi lain kita juga mengadopsi sistem parlementer.

    Sebagai konsekuensinya, ketika tiba pada tatanan implementasi, segala aturan dan sistem yang ada pun diadopsi. Tergantung dari hasrat penguasa untuk menganut alternatif sesuai dengan selera politiknya. Teorinya boleh saja mujarab, namun ketika tidak dibarengi dengan praktik yang tepat, hasilnya tidak jarang malah melahirkan kiamat dan memunculkan musibah.

    Istilah koalisi dan oposisi sebenarnya tidak dikenal dalam sistem pemerintahan yang menganut presidensial. Kalaupun kini muncul istilah itu, semata-mata hanya karena permintaan undang-undang yang mengisyaratkan pencalonan presiden dan wakil presiden yang mematok suara hingga 25 persen. Tentu dalam sistem multipartai, angka 25 persen suara parpol menjadi batu sandungan yang cukup tajam, sehingga koalisi menjadi solusi.

    Lalu digagaslah koalisi untuk menggenapi utang kepada undang-undang. Sampai di sini, sebenarnya sudah terjadi pembohongan publik karena parpol telah melakukan pembelokan suara rakyat. Platform koalisi yang dibangun parpol bukan lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan semata-mata untuk mengejar kekuasaan.

    Sejak tahap inilah, esensi dari perpolitikan menjadi kehilangan arah dan makna. Fox populi fox dei hanya menjadi alat untuk meraih legitimasi kekuasaan, sementara sasaran tembak yang diamanatkan publik telah dihapus dari agenda para elite parpol.

    Akhirnya, koalisi yang lahir pun menjadi sangat rapuh karena sekadar untuk menuju pusaran kekuasaan. Hal ini juga yang saat ini sedang menimpa KIB II. Walau penguasa telah mengadopsi permintaan para parpol koalisi di kabinet, kebijakan politik demikian tidak bisa menjamin bahwa parpol koalisi akan berada dalam genggaman pemerintah.

    Kini, baik parpol koalisi maupun oposisi sama-sama menggonggongi pemerintah dalam kasus penalangan (bailout) Bank Century. Bahkan isu pemakzulan sudah mulai digulirkan walaupun sebenarnya opsi ini masih sebatas wacana. Tentu semua ini di luar perkiraan banyak pihak. Pasalnya lingkaran kekuasaan istana sudah dibangun kokoh sebelumnya, mulai mandat mayoritas rakyat sampai pada koalisi yang cukup gemuk di parlemen.

    Namun, faktanya, koalisi hanya tinggal koalisi. Tidak ada amunisi yang ampuh bagi pemerintahan SBY-Boediono dari koalisi dalam rangka membendung serangan oposisi. Bahkan koalisi yang dibangun SBY seolah kehilangan induk, tidak terorganisasi dan kehilangan nota kesepahaman. Demokrat yang diharapkan menjadi induk bagi anggota koalisi ternyata gagal membangun kordinasi yang cukup valid. Hal ini bisa jadi ditengarai lantaran ketidakmahiran Demokrat menyusun peta perpolitikan yang solid.

    Di sinilah istilah koalisi menjadi tidak mengandung makna. Seyogianya, SBY menyadari masalah ini, bahwa koalisi yang dikelolanya sesungguhnya hanyalah koalisi error (yang salah) dan rapuh, karena motivasinya hanyalah kekuasaan. Potret politik kali ini semakin mengokohkan bahwa kesalahan membangun sistem akan berimplikasi fatal pada output yang sama.
    •