DARI RAKERNAS MA IPNU
Pemakzulan boleh, tapi…
Baca Juga
Susno Duadji cokot MakbulSusno Duadji cokot Makbul
MANTAN Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji blak-blakan di persidangan kasus mafia hukum dengan terdakwa Sjahril Djohan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya, Kamis (2/9) ...
MANTAN Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji blak-blakan di persidangan kasus mafia hukum dengan terdakwa Sjahril Djohan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya, Kamis (2/9) ...
Pidato Presiden RI mengenai Dinamika RI-Malaysia (2-habis)
Pidato Presiden RI mengenai Dinamika RI-Malaysia (2-habis)
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Belajar dari pengalaman ini, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden ...
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Belajar dari pengalaman ini, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden ...
SBY dinilai seperti jubir Malaysia
SBY dinilai seperti jubir Malaysia
PIDATO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mabes TNI soal ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia terus menuai cibiran. SBY dinilai seperti juru bicara negeri jiran saja. “Pidato SBY selayaknya ...
PIDATO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mabes TNI soal ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia terus menuai cibiran. SBY dinilai seperti juru bicara negeri jiran saja. “Pidato SBY selayaknya ...
Giliran Menhub diisukan selingkuh
Giliran Menhub diisukan selingkuh
GOSIP perselingkuhan menteri terus bermunculan. Kali ini Menteri Perhubungan Freddy Numberi dikabarkan berselingkuh dengan seorang presenter sebuah stasiun televisi dengan inisial RR. Inisial ini ...
GOSIP perselingkuhan menteri terus bermunculan. Kali ini Menteri Perhubungan Freddy Numberi dikabarkan berselingkuh dengan seorang presenter sebuah stasiun televisi dengan inisial RR. Inisial ini ...
Tanpa TKI Malaysia kelimpungan
Tanpa TKI Malaysia kelimpungan
GELOMBANG tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terusir dari Malaysia terus berdatangan di tanah air. Ratusan TKI yang baru dideportasi dari negeri jiran itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ...
GELOMBANG tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terusir dari Malaysia terus berdatangan di tanah air. Ratusan TKI yang baru dideportasi dari negeri jiran itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ...
Panda bisa seret Miranda - Nunun
Panda bisa seret Miranda - Nunun
SEHARI setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan statusnya sebagai tersangka, politisi PDIP Panda Nababan—satu-satunya tersangka yang masih aktif sebagai anggota DPR— tidak terlihat ...
SEHARI setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan statusnya sebagai tersangka, politisi PDIP Panda Nababan—satu-satunya tersangka yang masih aktif sebagai anggota DPR— tidak terlihat ...
DUTA MASYARAKAT, 03 Februari 2010
JAKARTA
Majelis Alumni IPNU menilai wacana pemakzulan yang belakangan menjadi isu terkait dengan Pansus Century, secara hukum tata negara maupun dalam pendekatan fikih politik dimungkinkan untuk dilakukan.
Hanya saja, dampak negatif dari upaya pemakzulan tersebut akan sangat besar dan memiliki resiko bahaya. Karena itu, menurut Majelis Alumni IPNU, wacana pemakzulan dinilai lebih banyak mudaratnya.
Demikian salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional Majelis Alumni Ikatan Pelajar NU (IPNU) yang diselenggarakan di Jakarta, 31 Jaunari –1 Februari 2010.
Ketua Presidium Majelis Alumni IPNU, Hilmi Muhammadiyah, mengatakan, pihaknya berpendapat, isu pemakzulan Presiden yang menjadi isu publik belakangan ini harus disikapi secara proporsional dan jernih.
”Pemakzulan Presiden, meski secara hukum tata kenegaraan dan pendekatan fikih politik dimungkinkan, namun ada hal lebih besar yang harus dijadikan pertimbangan, yaitu dampaknya bagi masyarakat luas,” katanya.
Sebagai isu politik, tambahnya, masalah pemakzulan telah menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian politik. Dalam kajian Majelis Alumni, wacana pemakzulan yang muncul dalam rangkaian Pansus Bank Century telah menyebabkan keresahan masyarakat.
Sementara, substansi dari masalah tersebut berada di dalam ranah hukum. Untuk itu, Hilmi menegaskan, pemakzulan pemimpinan negara memiliki mudharat yang lebih besar, yakni kekacauan masyarakat akibat kekacauan politik.
”Dalam penanganan masalah Century, Majelis Alumni berpendapat bahwa sebaiknya ada penyelesaikan komperehensif terkait dengan pemenuhan hak-hak pihak yang terzalimi, serta langkah hukum bagi pihak yang menzalimi,” tegasnya.(*)
Hanya saja, dampak negatif dari upaya pemakzulan tersebut akan sangat besar dan memiliki resiko bahaya. Karena itu, menurut Majelis Alumni IPNU, wacana pemakzulan dinilai lebih banyak mudaratnya.
Demikian salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional Majelis Alumni Ikatan Pelajar NU (IPNU) yang diselenggarakan di Jakarta, 31 Jaunari –1 Februari 2010.
Ketua Presidium Majelis Alumni IPNU, Hilmi Muhammadiyah, mengatakan, pihaknya berpendapat, isu pemakzulan Presiden yang menjadi isu publik belakangan ini harus disikapi secara proporsional dan jernih.
”Pemakzulan Presiden, meski secara hukum tata kenegaraan dan pendekatan fikih politik dimungkinkan, namun ada hal lebih besar yang harus dijadikan pertimbangan, yaitu dampaknya bagi masyarakat luas,” katanya.
Sebagai isu politik, tambahnya, masalah pemakzulan telah menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian politik. Dalam kajian Majelis Alumni, wacana pemakzulan yang muncul dalam rangkaian Pansus Bank Century telah menyebabkan keresahan masyarakat.
Sementara, substansi dari masalah tersebut berada di dalam ranah hukum. Untuk itu, Hilmi menegaskan, pemakzulan pemimpinan negara memiliki mudharat yang lebih besar, yakni kekacauan masyarakat akibat kekacauan politik.
”Dalam penanganan masalah Century, Majelis Alumni berpendapat bahwa sebaiknya ada penyelesaikan komperehensif terkait dengan pemenuhan hak-hak pihak yang terzalimi, serta langkah hukum bagi pihak yang menzalimi,” tegasnya.(*)
- amh


