Terorisme muncul, salah satunya sebagai sebuah reaksi terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan Barat pada dunia Islam. Perang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak, Afghanistan, atau perang terhadap Palestina oleh Israel yang disokong Barat, merupakan salah satu contoh nyata.

Karena itu, usaha menghentikan terorisme, juga harus dilakukan dengan menghentikan perang terhadap Irak, Afghanistan, Palestina, dan lain-lain. Jika tidak, reaksi yang berbentuk perlawanan atas ketidakadilan itu akan terus berkembang. Dan terorisme tidak mungkin bisa dihentikan tanpa menghentikan perang di kawasan tersebut.

Lontaran itu dikemukakan Ahmad Azam Abdul Rahman, Ketua Future Global Network Foundation—lembaga nonpemerintah yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia —dalam paparannya pada workshop internasional bertajuk “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Sipil di Asia Tenggara terhadap Strategi Global Penanggulangan Terorisme” di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/11) kemarin.

“Stop perang Afghanistan, stop perang Irak, stop perang Palestina, maka akan menghentikan gerakan ekstrem yang menyerang Amerika Serikat dan negara-negara Barat lain,” ujar Azam pada workshop yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama dengan Center on Global Counter-terrorism Cooperation—lembaga nonpemerintah berpusat di Washington DC, Amerika Serikat, itu.

Azam menambahkan, kekerasan terhadap ‘anak-anak’ Palestina dan lain-lain, jelas memancing
kemarahan pihak-pihak tertentu, terutama sesama muslim. Publikasi di media massa atas kekerasan itu cukup membantu membangkitkan kemarahan.

Hal senada disampaikan Ketua PBNU, Masykuri Abdillah. Menurutnya, terorisme tidak mungkin berakhir jika perang Afghanistan, Irak, Palestina, dan lain-lain, terus berlanjut.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menciptakan perdamaian dunia, harus sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Beragam resolusi yang dikeluarkan lembaga itu atas konflik di sejumlah negara, sering kali tidak efektif dalam tataran penerapannya.

“Resolusinya bagus, tapi dalam implementasinya, PBB sering tidak bisa berbuat banyak. Seperti resolusi atas konflik Palestina dengan Israel, yang sampai hari ini implementasinya masih tidak adil, berat sebelah,” terang Masykuri.

Ia menambahkan, PBB juga bisa mencontoh metode penanggulangan terorisme atau penyelesaian konflik yang dilakukan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, yang melibatkan unsur masyarakat sipil. Sebab, penyelesaian konflik atau penanggulangan terorisme di Asia Tenggara tidak sampai berkembang menjadi perang seperti halnya yang terjadi di Irak, Afghanistan atau Palestina.

Diplomasi non-pemerintah

Selain itu, penting pula dikembangkan second track diplomacy atau jalur diplomasi nonpemerintah. Hal ini tugas masyarakat sipil atau organisasi kemasyarakatan-keagamaan, meski tetap harus dibantu atau difasilitasi pemerintah.

“Jalur ini bisa dilakukan organisasi kemasyarakatan-keagamaan dan unsure pemerintah bekerja sama dengan jaringan global atau regional,” kata Cellito Arlegue, Ketua Institute for Strategic and Development Studies—organisasi non-pemerintah berpusat di Manila, Filipina.

Menurut Cellito, metode ini penting untuk mengatasi kebuntuan proses diplomasi yang dilakukan antar-pemerintah. Sebab, katanya, diplomasi pemerintah tidak bisa dilakukan pada semua bidang atau unsur karena terkendala, misal, prosedur atau aturan perundang-undangan masing-masing pemerintah.