Duta Masyarakat
Jumat, 03 September 2010 | 18:50:05 WIB

 INDEKS ARTIKEL 

TANGGAL: / /

 TOP 10 

  • Hipmi dukung Sandiaga-Lutfi masuk kabinet   (300)
    Hipmi dukung Sandiaga-Lutfi masuk kabinet
    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung anggotanya yang diminta membantu Presiden dalam lima tahun ke depan. Kader Hipmi yang mendapat dukungan luas adalah dua mantan Ketua Umum Hipmi ...

  • Galakkan pemeriksaan lewat papsmear   (299)
    Galakkan pemeriksaan lewat papsmear
    UNTUK menjaga kesehatan reproduksi wanita, sebanyak 100 anggota PC Fatayat Sidoarjo melakukan papsmear di RSI Siti Hajar, Sabtu (13/3). Selain itu, mereka diberi penerangan terkait bahaya penyakit ...

  • Saat mengoreksi diri   (298)
    Saat mengoreksi diri
    Setiap kita tentu pernah berbuat salah, melakukan dosa. Tapi, tak banyak di antara kita yang mau sibuk mengkalkulasi kesalahan-kesalahannya itu. Padahal, introspeksi diri, yakni mencoba menghitung ...

  • Berkendara tak konsentrasi didenda Rp 750 ribu   (292)
    Berkendara tak konsentrasi didenda Rp 750 ribu
    UNDANG-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjadi polemik di masyarakat. Kabarnya pengendara mobil yang menggunakan telepon sambil menyetir akan ditilang dan terancam ...

  • Usia internet sudah 40 tahun   (282)
    Usia internet sudah 40 tahun
    Kemarin 40 tahun lalu, dunia virtual menemukan arti baru, karena saat itulah internet hadir. Memang, tanggal pasti kelahiran internet tidak diketahui. Namun, pesan pertama yang dikirim dan diterima ...

  • Kenapa pemerintah mudah dikadali bank bermasalah?   (278)
    Kenapa pemerintah mudah dikadali bank bermasalah?
    Kasus BLBI Jilid I bertahun-tahun tidak jelas penyelesaiannya, bahkan terkesan dilupakan begitu saja. Begitu mudah pemerintah dikadalin bankir-bankir bermasalah. Begitu mudah mereka kabur ke luar ...

  • Dua santri juara II KEM tingkat nasional   (276)
    Dua santri juara II KEM tingkat nasional
    DUA siswa MTs Pamekasan berhasil menjadi juara II dalam Kompetisi dan Expo Madrasah (KEM) tingkat nasional 2009 di kota Malang baru-baru ini. Mereka adalah Rahmat Miskaya, siswa MTs Mambaul Ulum ...

  • Petani Mulai Gandrungi NPK   (275)
    Petani Mulai Gandrungi NPK
    SURABAYA – Problem pupuk segera terselesaikan. Ke depan petani sudah tidak lagi (harus) rebutan urea. Diversifikasi produk yang diluncurkan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) — berupa NPK Pelangi — ...

  • Masyarakat bicara soal pengangkatan wakil   (269)
    Masyarakat bicara soal pengangkatan wakil
    Masyarakat bicara soal pengangkatan wakil menteri di beberapa departemen. Apa sesuai dengan kebutuhan atau untuk memenuhi keinginan parpol.

    +628563493xxx
    sungguh tragis nasib ...

  • Pengawas UN tegang   (269)
    Pengawas UN tegang



    Pengawas ujian nasional (UN) tampaknya harus bekerja ekstra keras dan tegang. Karena, jumlah peserta UN di Jatim sangat melimpah. Apalagi, mereka tersebar di seluruh wilayah ...

  • Bagikan di Facebook
    Nasional
    Pancasila dan UUD 1945 di Era Reformasi
     Baca Juga 
    Susno Duadji cokot Makbul
    Susno Duadji cokot Makbul
    MANTAN Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji blak-blakan di persidangan kasus mafia hukum dengan terdakwa Sjahril Djohan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya, Kamis (2/9) ...

    Pidato Presiden RI mengenai Dinamika RI-Malaysia (2-habis)
    Pidato Presiden RI mengenai Dinamika RI-Malaysia (2-habis)
    Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

    Belajar dari pengalaman ini, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden ...

    SBY dinilai seperti jubir Malaysia
    SBY dinilai seperti jubir Malaysia
    PIDATO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mabes TNI soal ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia terus menuai cibiran. SBY dinilai seperti juru bicara negeri jiran saja. “Pidato SBY selayaknya ...

    Giliran Menhub diisukan selingkuh
    Giliran Menhub diisukan selingkuh
    GOSIP perselingkuhan menteri terus bermunculan. Kali ini Menteri Perhubungan Freddy Numberi dikabarkan berselingkuh dengan seorang presenter sebuah stasiun televisi dengan inisial RR. Inisial ini ...

    Tanpa TKI Malaysia kelimpungan
    Tanpa TKI Malaysia kelimpungan
    GELOMBANG tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terusir dari Malaysia terus berdatangan di tanah air. Ratusan TKI yang baru dideportasi dari negeri jiran itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ...

    Panda bisa seret Miranda - Nunun
    Panda bisa seret Miranda - Nunun
    SEHARI setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan statusnya sebagai tersangka, politisi PDIP Panda Nababan—satu-satunya tersangka yang masih aktif sebagai anggota DPR— tidak terlihat ...



    DUTA MASYARAKAT, 27 Agustus 2009

    GELOMBANG reformasi yang bergulir sebelas tahun lalu, memang mengusung setumpuk agenda yang siap ditancapkan untuk membangun kembali Indonesia menjadi negeri yang kokoh atau tidak bopeng. Tak salah, jika agenda reformasi yang digulirkan oleh rakyat itu pun menuntut perubahan di segala bidang, tidak hanya sekedar suksesi kepemimpinan melainkan juga tuntutan perubahan di bidang ekonomi, hukum bahkan politik —tidak terkecuali reformasi sistem ketatanegaraan.

    Salah satu tuntutan reformasi sistem tata negara adalah perubahan/amandemen UUD 1945. Untuk memenuhi tuntutan itu (selama waktu 1999-2002), UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Tahap-tahap perubahan itu tak bisa ditepis; cermin tuntutan reformasi akan perubahan cara pandang, nilai dan prinsip dalam memecahkan persoalan dan mengantisipasi kebutuhan bangsa dan negara Indonesia di masa depan.

    Di sisi lain, latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 itu, di era Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luwes (sehingga bisa menimbulkan multitafsir), dan kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

    Buku Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi karya H Subandi Al Marsudi bisa dijadikan sebagai referensi dalam menelusuri perubahan-perubahan yang cukup mendasar terhadap UUD 45.

    Di sisi lain, penulis mengupas keberadaan Pancasila. Sayang, di buku ini, penulis tak mengupas sejarah Pancasila yang sempat menimbulkan perdebatan sengit semisal Piagam Jakarta, sidang Majelis Konstituante yang menjadikan Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli dan Indonesia kembali ke UUD 1945. Di sisi lain, penulis tidak menyoroti Pancasila di era reformasi yang kerap dijadikan kambing hitam, akibat kekuasaan Orba menafsirkan Pancasila dan membatasi tafsir lain yang berbeda. Adapun satu hal yang baru dari buku ini adalah penjelasan yang detail seputar tahap-tahap amandemen UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara RI. UUD 1945 pun memiliki sejarah panjang. Disahkan sebagai UUD negara oleh PPKI 18 Agustus 1945, UUD 45 sempat digantikan dengan UUD lain sebab 27 Desember 1949 Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS dan 17 Agustus 1950 memakai UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 pun diberlakukan lagi.

    Sejak reformasi bergulir, selama 1999-2002, UUD 1945 sudah mengalami 4 kali perubahan (amandemen). Ada beberapa perbedaan sebelum dan sesudah amandemen.

    Sebelum amandemen UUD 1945 terdiri Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

    Setelah 4 kali perubahan, UUD 1945 mencakup; 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, serta 2 pasal Aturan Tambahan. Juga, penjelasan UUD 45 telah ditiadakan (diadakan pencabutan secara diam-diam/implicit), lahirnya lembaga-lembaga baru seperti DPD (lihat Bab VIIA pasal 22C dan 22D) Komisi Yudisial (Pasal 24B), Mahkamah Konstitusi (lihat Pasal 24C) dan dihapusnya lembaga lama, yakni DPA (Bab IV).

    Selain itu, perbedaan lain setelah diamandemen adalah berkurangnya kekuasaan dan wewenang (juga berubahnya) kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni tidak lagi tak terbatas, tidak lagi menetapkan GBHN (Pasal 3 ayat (1), tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden (lihat Pasal 6A ayat (1),). Dengan kata lain, MPR menjadi lembaga negara biasa.

    Tuntutan reformasi 98 adalah adanya perubahan UUD 1945. Tujuan perubahan itu menyempurnakan aturan dasar, seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan hal-hal lain yang sesuai perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

    Perubahan UUD 1945 itu, tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

    Perubahan yang telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali (sejak tahun 1999-2002) terhadap UUD 1945, tak bisa disangkal telah mewarnai kehidupan ketatanegaraan. Dari hasil amandemen UUD 1945 itu, setidaknya telah membawa implikasi perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem perpolitikan Indonesia.

    Tapi, jika dikritisi secara komprehensif, amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR itu dapat dikata belum sepenuhnya jadi problem solving penyelesaian masalah ketatanegaraan bangsa Indonesia selama kurang lebih enam dasawarsa di bawah UUD 1945 sebelum amandemen. Selain itu, amandemen UUD 1945 masih jauh dari semangat reformasi Mei 1998, yakni semangat membangun negeri Indonesia ke arah kehidupan ketatanegaraan yang demokratis dan semangat untuk menata kelembagaan negara serta hubungan antar-lembaga negara yang sesuai dengan prinsip saling mengontrol.

    Meski amandemen sudah memberikan warna lain, tapi masih belum memenuhi tuntutan rakyat secara terang benderang. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab kenapa hasil amandemen UUD 1945 masih belum memberikan titik terang benderang. Pertama, MPR yang menjadi satu-satunya institusi negara yang mendapat mandat rakyat dan memiliki kewenangan melakukan amandemen UUD 1945 sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945, tetapi dalam melakukan amandemen UUD 45 tak punya paradigma perubahan dan kerangka kerja (framework) yang jelas, sehingga menjadikan hasil amandemen UUD 1945 parsial, tak komprehensif, memenuhi pesanan kekuasaan, berdasarkan keadaan dan kebutuhan. Pendek kata, amandemen hanya sepotong-sepotong atau tidak lebih tambal sulam.

    Kedua, adanya tarik-menarik dan tawar-menawar (bargaining politic) elit politik. Ketiga, aspirasi rakyat yang nyaris tak mendapat wadah, karena minimnya keikutsertaan rakyat dalam proses amandemen UUD 1945. MPR tak maksimal dan sungguh-sungguh memberi ruang pada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses amandemen. Perjaringan aspirasi rakyat hanya formalitas guna memenuhi mekanisme dan prosedur. Padahal, hal ini jadi bagian penting dalam proses amandemen UUD 45 terutama dalam membangun sense of belonging dan keyakinan rakyat pada hukum dasarnya.

    UUD 1945 sudah diamandemen 4 kali. Tetapi, berbagai problem ketatanegaraan muncul satu per satu mewarnai ketatanegaraan Indonesia. Tak salah, jika agenda untuk melakukan amandamen kelima tidak lagi sebagai hal tabu.
    Nur Mursidi, blogger buku terbaik dalam Pesta Buku Jakarta 2008
    •