Indeks

BERITA UTAMA
Perlawanan penghuni rumah dinas berlanjut
Demokrat hanya ditemani PKB
Gagal tembus ‘surga koruptor’
KPU jamin tak hambat pilkada
Urung beli Airbus A-320, Rp 1 M lenyap

NASIONAL
Buyung tak mau diadu domba
PPP: Silakan SBY rombak kabinet
Patung Soekarno Rp 1 M dibangun di Bali
Patung Obama dipindah ke SDN 01 Menteng
Patung Soekarno Rp 1 M dibangun di Bali

ISLAMPEDIA

NAHDLIYIN

JATIM UTAMA

MALANG RAYA

TOPIK JATIM

EUFORIA PEMILU

TERAS JATIM

PENDIDIKAN

EDUPEDIA

SURABAYA
Pansus pelepasan aset ‘ngambang’
BPOM gelar razia mamin
Pemkot rancang dua SMKN baru
Nobatkan Bambang ‘bapak pembangunan kota’
PKL Ketintang tetap disikat

SIDOARJO-GRESIK

BISNIS
9 BUMN belum terapkan GCG
Perbankan syariah tumbuh subur
PLN targetkan pelanggan prabayar capai 50 persen
Luncurkan rumah waralaba
Gagal tangani hambatan kebijakan

OPINI
Setelah Gus Dur tertidur
Sumpah, fitnah, dan ‘assassination’ sebagai instrumen politik
Mengelola koalisi ‘error’
Menunggu gebrakan satgas mafia hukum
Selingkuh politik raih kekuasaan

SUARA PEMBACA

SMS CAK!

OLAHRAGA
Iklan_Detail 1

Jatim
Rabu, 07 Januari 2009
Dukung Usut Skandal SLG
KEDIRI- Upaya Polda Jatim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Kabupaten Kediri, terkait dugaan korupsi mega proyek Simpang Lima Gumul (SLG) direspon positif kalangan DPRD setempat. .

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Abdul Hasyim, mengatakan jika memang ada indikasi penyimpangan DPRD berharap secepatnya dituntaskan.

"Jika ada indikasi penyimpangan, dan Polda Jatim menemukan bukti-bukti yang mendukung, ya seyogyanya dijalankan sesuai prosedur hukum," ungkap Abdul Hasyim, kemarin.

Sayangnya, ketika ditanya bidikan Polda Jatim mengenai proyek mercusuar itu dia enggan memberikan komentar. Dia berkilah bukan ranahnya.

Namun, dari beberapa sumber yang berhasil digali wartawan ini, hingga kini petugas tindak pidana lorupsi (tipikor) Polda Jatim terus melakukan serangkaian pemeriksaan, untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti.

Dari berbagai sumber yang dihimpun, mengatakan pemeriksaan tentang indikasi korupsi tersebut mulai mengerucut pada proses lelang megaproyek SLG, dan Full finace searing, yakni proyek pada anggaran tahun 2002 dikerjakan pada tahun 2003.

Sekedar diketahui, dua indikasi tersebut terjadi pada proses pembebasan lahan yang memakan anggaran daerah sebesar Rp 30 miliar, sedangkan proses pembangunan awal mencapai kurang lebih Rp 17 miliar. Hal itu bertentangan dengan Kepres No 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. (an)

[ kembali ]
Search
Nokia Forum